Koalisi Orang-orang Sipil Anti Hukuman Mati yang terbagi dalam beragam LSM, mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP). Mereka menekan pemerintah supaya hentikan langkah eksekusi mati untuk terpidana masalah narkoba.
" Hari ini koalisi sipil anti hukuman mati berjumpa dengan staf dari KSP, Pak Ifdal Kasim, dengan tuntutan koalisi memohon pemerintah hentikan langkah eksekusi mati lantaran sebagian alasan, " tutur Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/5/2016).
Al Araf menyampaikan, terdapat banyak poin yang di sampaikan pada pihak KSP. Pertama, mereka koalisi ini menilainya kalau eksekusi mati di dalam system penegakan hukum, terutama system peradilan yang dinilai masihlah punya masalah.
" Kami berasumsi kalau eksekusi mati di dalam system penegakan hukum, terutama system peradilan yang masihlah korup. Yang paling baru kita saksikan korupsi di MA, pasti jadi suatu hal yang begitu riskan lantaran praktik rekayasa masalah serta korupsi mafia peradilan masihlah begitu kuat, hingga sangkaan rekayasa masalah serta masalah hukuman mati jadi begitu riskan saat diaplikasikan, " tuturnya.
" Kami berasumsi bila eksekusi mati dikerjakan dalam system peradilan yang masihlah bobrok, jadi jadi begitu susah untuk dikoreksi. Bila satu waktu kelak nyatanya eksekusi yang dikerjakan itu diaplikasikan pada orang yang salah, sesaat hukuman mati bila telah dieksekusi tak dapat dikoreksi, " imbuhnya.
Diluar itu, koalisi ini menilainya, sebagian vonis hukuman mati ada kekeliruan atau unfair trial dalam mekanisme peradilan. " Umpamanya masalah Zulfikar Ali WN Pakistan yang alami sistem sangkaan rekayasa. Berarti terdapat banyak masalah yang dalam sistem hukumnya alami sistem yang unfair trial, hingga tak layak dikerjakan eksekusi. Sama dengan masalah Mary Jane yang juga prosesnya punya masalah, " tuturnya.
Al Araf juga menyampaikan, ekskusi mati tak memberi efek yang positif dalam turunkan angka kejahatan narkoba. Dalam bhs lain, eksekusi mati tak memberi dampak kapok.
" Berarti dampak kapok tak dapat dibuktikan. Gelombang 1 serta 2 eksekusi mati masalah narkotika, namun angka narkotika menurut data BNN malah alami penambahan. Ini memberikan eksekusi mati tak efisien hingga pemerintah mesti mengevaluasi. Sesungguhnya bukanlah hukuman mati jawaban dalam usaha turunkan angka kejahatan, " tuturnya.
Koalisi anti hukuman mati ini dapat menilainya, maksud pemidanaan tidaklah sebagai usaha untuk balasa dendam dalam system demokrasi. Harusnya, maksud pemidanaan jadi fasilitas koreksi sosial.
" Hingga jadi utama buat pemerintah untuk menempatkan kalau instansi pemasyarakatan itu yaitu satu instansi untuk jadi fasilitas koreksi sosial, bukanlah sebagai instansi pembalasan untuk menghukum seseorang hingga mati. Namanya saja instansi pemasyarakatan, bukanlah instansi hukuman. Hingga dia mesti ditempatkan dalam filosofi yang pas, " tuturnya.
" Jadi, rangkuman kami yaitu pemerintah mesti hentikan ekskeusi mati serta ambil langkah yang lebih efisien untuk ganti hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Terlebih sekarang ini pemerintah serta DPR tengah ulas revisi KUHP yang satu diantara isunya menggeser pidana mati jadi pidana pokok, dan prasayarat-prasyarat hukuman mati jadi lebih diperketat. Tak layak di dalam sistem pembahasn KUHP sebagai payung hukum pokok dalam pidana mati. Lantas pemerintah lakukan gagasan eksekusi, " imbuhnya.
LSM yang tergabung dalam koalisi ini yaitu, Imparsial, Kontras, ICJR, ELSAM, HRWG, FIHRRST, LBH Orang-orang, LBH Jakarta, LBH Pers, PKNI, YLBHI, Yayasan Satu Keadilan, PBHI, Migrant Care, IKOHI serta Yayasan Gita Eklesia.
Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.
0 komentar:
Posting Komentar